JanganTanya.com - DPRD Kota Bandung menilai penutupan lokalisasi Saritem di Kecamatan Andir sejak April 2007 belum komprehensif. Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung Haru Suandharu juga meminta Pemkot untuk membuat masterplan revitalisasi Saritem.

"Sejak Saritem ditutup, tidak ada kajian mendalam terhadap dampak PSK, mucikari dan rantai disitu yang mendukung usaha di kawasan itu," kata Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung, Haru Suandharu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/9/2013).
Haru menilai, kebijakan Pemkot Bandung saat penutupan Saritem hanya fokus kepada pemberhentian aktivitas saja. Sementara dampak pasca penutupan tidak diperhatikan.

Sehingga naskah cetak biru sangat perlu dibahas untuk mencegah beroperasinya kembali transaksi seksual di Saritem.

"Prostitusi merupakan masalah sosial, biasanya sangat kompleks. Tidak bisa diatasi dengan pendekatan sederhana. Harus ada riset terkait aktivitas mucikari dan PSK di sana," ucapnya.

Menurut Haru, dengan adanya peristiwa penembakan di Saritem sehingga menimbulkan indikasi masih adanya aktivitas di lokalisasi tersebut, mau tidak mau Pemkot harus lebih serius menangani Saritem.

"Distarcip, Dinsos, Diskamtam, Satpol PP dan aparat kepolisian perlu duduk bersama. Pemkot harus segera membuat Segera buatkan blueprint dan masterplan berisi beberapa tahapan yang melibatkan berbagai aspek. Sehingga Saritem ini betul-betul direvitalisasi," pungkasnya.

Sumber : Detik