JanganTanya.com -  Banyak tokoh politik harus berurusan dengan penegak hukum gara-gara terlibat kasus pidana. Meski ada tokoh politik terlibat, proses hukum yang berlangsung jangan dituduh sebagai rekayasa politik. Seharusnya upaya pengusutannya harus didukung.

"Jangan sampai begitu penegak hukum menyatakan seseorang sebagai tersangka misalnya, lantas ribut 'Ah itu rekayasa politik'. Kalau terus
begitu tidak akan selesai," ujar Presiden SBY saat membuka rakernas Bantuan Hukum di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (26/7/2013).


SBY meyakini kepolisian, kejaksaan dan KPK, dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka bisa dipertanggungjawabkan. Jika tidak bisa
dipertanggungajawabkan, maka nanti akan ketahuan sendiri.

"Oleh karena itu jangan sampai, 'ah ini rekayasa politik', 'pesanan ini', 'pesanan itu'. Mari kita bebaskan dan didik diri kita semua, respek
kepada para penegak hukum," tegas SBY.

SBY juga mendapat aduan dari masyarakat bahwa masih ada kecurigaan masyarakat mengenai adanya deal politik dalam setiap penegakan hukum.
Bahkan SBY pun merasa tidak mampu membayangkan bagiamana mungkin ada persekongkolan politiknya.

"Apakah masih ada yang melakukan? Yang sering jadi sasaran adalah KPK, MK, BPK, dan juga penegak hukum lain. Oleh karena itu dalam rangka
refleksi dan konsentrasi ini, mari betul-betul bebaskan itu. Kita semua tidak ada deal politik apa pun, karena besarnya tanggungajawab moral dan tanggungjawab keadilan bagi para penegak hukum dan termasuk saya di sini sebagai kepala negara," tutupnya.